Himbauan Mendikbud Agar Pemda Tak RAGU Mengajukan Formasi Kebutuhan PPPK, Dananya Dari Pemerintah Pusat


Mendikbud Nadiem Makarim
Mendikbud Nadiem Makarim saat kunjungan kerja ke Sorong


Mendikbud Nadiem Makarim menyesalkan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan tentang kebutuhan formasi guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 


Pasalnya, pemerintah pusat sudah menyiapkan formasi dengan total satu juta guru PPPK bagi guru honorer untuk semua usia. 


Kebijakan demikain termasuk upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, serta membantu kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah. 


"Kami berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi," ternag Nadiem ketika berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kab. Sorong, Rabu (10/2). 


Menurut Nadiem, PPPK serta PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) yakni berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. 


"Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” jelas Nadiem. 


Dalam menjaga akan kualitas guru, Nadiem telah menggarisbawahi bahwa PPPK tetap harus melalui tahap seleksi, dan bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar. 


Karena, katanya, undang-undang tidak akan memperbolehkan pemerintah mengangkat PPPK maupun PNS tanpa melewati tahap seleksi.


Untuk para guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem juga meminta agar tidak berkecil hati. 


Karena, guru honorer akan diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali. 


Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga akan menyiapkan beberapa materi pembelajaran, sehingga nantinya para guru bisa belajar secara mandiri. 


"Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali," tegas Nadiem. 


Dia juga menyinggung mengenai masih banyaknya pemda yang belum mengajukan formasi guru PPPK. 


Selanjutnya Mendikbud Nadiem juga mengimbau agar pemda jangan ragu untuk mengajukan formasi guru PPPK yang akan dibutuhkan. 


Apalagi anggaran untuk tahap seleksi serta gaji sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 


"Saya mengimbau pemda jangan ragu mengajukan formasi kebutuhan guru PPPK. Apalagi Pemda sendiri yang tahu berapa kebutuhan formasi gurunya," singgung Mendikbud Nadiem. 


Mengenai penerimaannya, terang Nadiem, pemerintah hanya akan mengangkat para honorer yang lolos seleksi PPPK. Misalkan sja yang lolos seleksi cuma 100 ribu, hanya jumlah itulah yang nantinya diangkat menjadi PPPK.


"Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita," tukas Mendikbud Nadiem Makarim.







Belum ada Komentar untuk "Himbauan Mendikbud Agar Pemda Tak RAGU Mengajukan Formasi Kebutuhan PPPK, Dananya Dari Pemerintah Pusat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel