Demi Melindungi Guru Honorer, P2G Tuntut Pemerintah Segera Terbitkan SKB Guru Honorer


Guru Honorer
Lindungi Guru Honorer Dari Diskriminatif Di Sekolah, P2G Tuntut Pemerintah Segera Terbitkan SKB Guru Honorer



Dalam upaya melindungi guru Honorer dari mendapat perlakuan diskriminatif di sekolah, Pemerintah didesak untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.


Adapun tuntutan tersebut ialah dari Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang mana ia menuntut pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri sebagai pelindung guru honorer. SKB tersebut diperlukan sebagai bentuk perhatian negara terhadap guru honorer.


“SKB ini dibutuhkan agar para guru, khususnya Non-ASN dan honorer tetap mendapatkan perhatian lebih dari negara,” terangnya pada keterangan tertulisnya, Senin (15/2).


Ia juga menambahkan, bahwa tidak hanya guru honorer saja, praktik diskriminatif juga seringkali menimpa guru tetap yayasan/madrasah swasta. Misalnya saja pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak yakni oleh sekolah/yayasan/madrasah itu sendiri.


Menurut Kepala Bidang Advokasi P2G tersebut, regulasi Kemendikbud selama ini lebih condong pada mengatur para guru ASN yang nota bene pegawai negeri dan milik Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan para guru swasta serta honorer seperti tidak ada “orangtua” dan perhatian dari negara. Padahal tugas mereka itu sama saja, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.


“Mas Menteri hendaknya gerak cepat juga menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB seragam sekolah bisa “gercep”, tapi urusan guru honorer masih agak lambat,” tegasnya.


Untuk itulah, P2G meminta Kemendikbud dan Pemda agar sesegera munkin menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Karena semua persoalan ini desebabkan oleh tidak adanya kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang sering abai.


Disamping itu, Ketua P2G Kabupaten Bandung Barat, Adhi Kurnia, menilai Pemda dan Kemendikbud belum serius dalam menuntaskan persoalan kesejahteraan guru honorer. Terlebih lagi dalam marginalisasi terhadap guru honorer di daerah masih terjadi hingga sekarang.


“Saya berharap dikotomi dan bentuk-bentuk marginalisasi dunia pendidikan tak terjadi lagi. Para kepala sekolah dan kepala daerah juga jangan terlalu sensitif jika guru honorer ‘curhat’,” ungkapnya.


Sebab, P2G telah mendorong komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) supaya memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah agar mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Pasalnya, target Kemendikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN 2021 tampaknya tak tercapai. lantaran hingga Februari 2021 hanya 500.000 formasi guru PPPK yang diisi dan diajukan oleh Pemda.


“P2G memandang, ada koordinasi dan komunikasi yang tidak bagus antara Pemda dengan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN dalam proses perekrutan Guru PPPK. Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian Guru PPPK nanti, apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu pandemi COVID-19,” terangnya.


P2G juga mengharapkan agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya supaya ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.


“Jika perlu diberhentikan sebagai efek jera,” tegas Adhi.


Adhi juga menambahkan, P2G mengharapkan ekosistem sekolah harus bersih dari unsur kepemimpinan otoriter dan diskriminatif, karena sekolah ialah arena laboratorium kecil demokrasi.


Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemda agar meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Adapun saalah satu solusinya ialah dengan memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari APBD.


“Setidaknya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD,” tandasnya.


Dia juga meminta kepada Pemda agar mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukannya dengan cara yang lebih arif. Terlebih, diakuinya selama ini honor yang diterima guru honorer jauh di bawah standar kelayakan.


Untuk itu, dia meminta tidak hanya kepada pemda, melainkan juga pemerintah pusat supaya betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru honorer.


“Pasti dapat dialokasikan dana yang wajar bagi guru honorer. Pemerintah wajib memperhatikan masalah ini dan menuntaskan-nya dengan segera,” jelas mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini.


Dia menyoroti supaya bantuan tunjangan khusus guru honorer benar-benar bisa tersalurkan seluruhnya.


“Jangan ada pemotongan karena hak mereka sudah kecil. Saya minta persoalan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer agar benar-benar menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusi-nya,” pungkasnya.





Sumber Berita : Radar Cirebon

Belum ada Komentar untuk "Demi Melindungi Guru Honorer, P2G Tuntut Pemerintah Segera Terbitkan SKB Guru Honorer"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel