Alhamdulillah, Rekan-Rekan di Kabupaten Kuningan Terima SK PPPK, Kontraknya Tak Tanggung-Tanggung, 5 Tahun




JAKARTA - Meskipun berjalan dengan perlahan tetapi pasti, para honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari hasil rekrutmen pada Februari 2019 lalu mulai menerima NIP dan SK mereka.

 

Setelah Kabupaten Bone dan Kota Luwu yang selesai, kini giliran Kabupaten Kuningan yang menyerahkan SK PPPK. 


"Alhamdulillah, teman-teman di Kabupaten Kuningan hari ini sudah mendapatkan SK PPPK," uar Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Jumat (8/1). 


Yang lebih menggembirakan honorer K2 ialah SK PPPK-nya terhitung mulai dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025. 


Baca Juga:

Dengan Merangkak Dia Menerima SK CPNS, Pesannya Sungguh Membuat Orang Merinding

Syukurlah, Akhirnya Bantuan Subsidi Honorer Madarah Bisa Terserap 100%

PB PGRI Terus Desak Pemerintah, Agar Membuka Rekrutmen Guru CPNS



Berbeda dengan SK PPPK di Kabupaten Bone yang hanya setahun, yakni 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.


"Ini yang masih menjadi masalah bagi teman-teman. Perbedaan masa kontrak antara satu daerah dengan lainnya," unkap Titi. 


Demikian pula di Kabupaten Banjarnegara, yang mrupakan wilayah di mana Titi mengabdi, proses penetapan NIP PPPK sudah berjalan 50 persen. 


Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hnaya tinggal menunggu hasil verifikasi berkas yang sudah sejak bulan lalu di-entry. 


"Di tempat saya prosesnya sudah 50 persen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbit," unkapnya. Sedangkan masa kontraknya selama lima tahun.  


"Daerah kami langsung lima tahun. Saya sih berharap teman-teman yang dikontrak setahun maupun lima tahun akan tetap diperpanjang masa kontraknya sampai pensiun," katanya. 


Dan untuk diketahui pula, sebanyak 51.293 honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) juga telah dinyatakan lulus PPPK. 


Sayangnya sampai pada pekan ini, entry data PPPK masih sangat sedikit. Hal inilah penyebab Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta semua instansi daerah segera mengusulkan NIP PPPK.






Sumber Referensi

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel