KABAR BAIK!! Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Akhirnya Ikut Serta Perjuangkan Nasib Honorer Jadi ASN, Alhamdulillaah


Sampai kini, status kesejahteraan mereka tidaklah jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja para honorer K2 sama seperti PTT, bahkan bisa dikatakan setara dengan PNS.



Jakarta - Delapan perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas (GTKNHK 35+) telah berkunjung kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Januari 2021. Kdatangan mereka ini dalam tujuan menyampaikan aspirasi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).


"Akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan karena kami juga pernah perjuangkan honorer perawat," kata Moeldoko dalam keterangan yang tertulis.

         
Adapun delapan orang perwakilan GTKNHK 35+ ini ialah terdiri dari berbagai provinsi. Yakni mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Dan sebagian besar darei mereka ini telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer dengan masa pengabdian lebih dari 15 tahun.


Salah satu dari delapan itu ialah Yudha Aremba, ia merupakan Ketua I GTKNHK 35+. Yudha ini termasuk salah satu guru honorer di sekolah dasar (SD) di Jawa Timur yang mana sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun. sayangnya hingga saat ini, ia mengaku hanya mendapat upah Rp 700 ribu per bulan.


"Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan," ungkap Yudha.


Dari pengabdian bertahun-tahun tersebut, Yudha dan para anggota GTKNHK 35+ pernah mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada Februari 2020. 


Dalam Rakornas GTKHNK 35+ tersebut telah disepakati juga dua tuntutan kepada Pemerintah. 


Tuntutan tersebut merupakan permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) dan kenaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun.


"Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait dengan keadaan kami di lapangan," jelasYudha.


Selain Yudha, ada pula Tinon Wulandari yang juga termasuk salah satu guru honorer di SMK. Wulan mengungkapkan bahwa ia sempat bahagia saat mendengar kabar adanya rekrutmen untuk 1 juta orang melalui seleksi P3K. 


Akan tetapi pada faktanya, ia merasa seleksi P3K itu tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan honorer.


Pasalanya dalam perjalanan tersebut, jelas dia, seleksi P3K tersebut untuk umum serta tidak memperhitungkan masa bakti. Yang mana nantinya bagi mereka guru dan tenaga kependidikan honorer usia di atas 35 tahun, bisa menjadi berat karena harus bersaing dengan yang lebih muda. 

"Apalagi, selama ini kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer masih diragukan," sesal Wulan.


Wulan juga mengungkapkan dari rencana formasi P3K 1 juta orang yang melalui proses usulan dari Pemerintah Daerah, ternyata hanya bisa terealisasi sebanyak 467 ribu orang. 


Dari proses tersebut ia melihat masih banyak sekali Pemerintah Daerah yang tidak mau mengusulkan formasi lantaran terkait penggajian yang masih dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


"Jadi, harapan kami tinggal Kepres. Tapi kami kembalikan lagi keputusan itu pada Pemerintah, karena kami yakin Pemerintah punya pertimbangan khusus," terang Wulan.



Moeldoko didampingi oleh Deputi II KSP Abetnego Tarigan juga telah berjanji akan ikut serta dalam memperjuangkan keinginan para guru honorer tersebut. 


Ia mengaku sangat menyadari betul, atas kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer yang sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia.


Sampai saat inipun, ia juga tahu betul masih banyak sekali para guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari kata standar. Bahkan, Moeldoko juga mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun juga ikut prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini.


"Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKNHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan," pungkas Moeldoko.








Belum ada Komentar untuk "KABAR BAIK!! Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Akhirnya Ikut Serta Perjuangkan Nasib Honorer Jadi ASN, Alhamdulillaah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel