Presiden Jokowi: Tidak Usah Khawatir, Karena Kesejahteraan PPPK itu Setara Dengan PNS


Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada acara peringatan HUT ke-75
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)


Himbauan kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Bima Haria Wibisana untuk seluruh Honorer K2 maupun nonkategori untuk selalu menggunakan kesempatan yang telah  diberikan pemerintah dalam rekruitmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang akan diadakan secara besar-besaran di tahun 2021 mendatang. 


Hal ini ditujukan terutamanya untuk para Honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun, lantaran kesempatannya hanya di PPPK.  


Kepala BKN ini juga menyarankan, agar honorer K2 dan nonkategori yang usianya sudah tidak memungkinkan menjadi PNS, tidak memaksakan diri untuk harus jadi pegawai negeri. 


"Kesempatan yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sangat baik. Yaitu dibukanya peluang bagi para guru Honorer K2, nonkategori, guru swasta, serta lulusan pendidikan profesi guru (PPG) bisa mengikuti tes PPPK untuk membuktikan kemampuannya," kata Bima kepada JPNN.com, Senin (30/11). 


Dia menjelaskan, regulasi pengangkatan untuk honorer K2 dan nonkategori usia 35 tahun ke atas menjadi PNS tidak ada. Mereka bisa mengikuti seleksi CPNS bila usianya di bawah 35 tahun. 


Sampai sejauh ini, regulasi yang memungkinkan honorer K2 dan nonkategori  usia 35 tahun ke atas menjadi aparatur sipil negara (ASN) hanyalah pada PPPK. Dan itupun harus melewati serangkaian seleksi berupa administrasi dan seleksi kompetensi bidang (SKB). 


Jika ada yang bersikeras menjadi ASN baik'PNS maupun PPPK tanpa tes, menurut Bima, tandanya tidak paham aturan. 


"Ya enggak ada pengangkatan ASN baik PNS maupun PPPK tanpa melalui tes. Mau mengabdi puluhan tahun pun harus melalui tes karena dari situ bisa diukur kualitas honorernya," jelasnya.


Pada acara peringatan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo juga meminta agar para guru honorer usia 35 tahun ke atas ikut tes PPPK. Hal ini karena menjadi PNS, persyaratan usia tidak memungkinkan.


Presiden Jokowi juga menyitir aturan dalam UU ASN serta turunannya PP Manajemen PNS yang memberikan batasan usia maksimal 35 tahun untuk ikut tes. Dan sampai sekarangpun aturan tersebut tetap berlaku.  


Hal inilah yang membuat Jokowi mempercepat penandatanganan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dengan harapan, kedepannya bisa menjadi solusi untuk para guru Honorer yang usianya di atas 35 tahun. 


"Yang usia 35 tahun ke atas sebaiknya mengikuti tes PPPK. Kesejahteraan PPPK itu setara dengan PNS. Tidak usah khawatir dengan masa depan karena PPPK itu termasuk ASN juga," tegas Presiden Jokowi.




Sumber Referensi


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel