Honorer Madrasah Segera Cairkan Dana BSU!! Kalau Sudah Lewat Tahun Anggaran, Sudah Tidak Bisa


Ilustrasi: Dana bantuan BSU untuk para guru honorer madrasah


Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama M Zain menghimbau kepada seluruh kantor wilayah Kemenag, untuk membantu para guru honorer madrasah agar segera mencairkan dana bantuan subsidi upah (BSU). 


Lantaran jika sudah lewat tahun anggaran ini, dana bantuan tersebut tidak bisa lagi dicairkan. 


"Kami meminta kepada para kepala bidang pendidikan madrasah di Kanwil Kemenag untuk mengingatkan para guru untuk segera melakukan proses pencairan usai menerima notifikasi Simpatika," tegas Zain di Jakarta, Selasa (15/12). 

Baca Juga:  Serasa Menangis!! Mengapa Pemerintah Melupakan Posisi Tenaga Kependidikan Dari Formasi PPPK 2021

Kanwil Kemenag diminta agar menginformasikan hal tersebut kepada seluruh guru honorer madrasah, nanti dana bantuatnya akan masuk ke rekening baru yang sudah dibuatkan atas nama masing-masing guru. 


Jadi nantinya bukan rekening lama yang akan dipakai. Serta mereka juga tidak perlu mengecek ke rekening lama yang sudah digunakan seblumnya. 


M Zain juga mengharap per tanggal 15 Desember 2020, semua notifikasi tersebut bisa diterima oleh guru-guru penerima BSU. 


Nantinya dalam dua tiga hari ini bisa mendatangani di temapt bank penyalur untuk mengaktivasi buku tabungan serta ATM rekening yang akan digunakan nantinya.

Baca Juga: Benarkah?? Kabarnya Bulan Ini PPPK Akan Terima Gaji Perdananya, Begini Kata Kepala BKN

"Tolong ingatkan pada guru-guru agar mereka segera melakukan proses pencairan tersebut. Sebab bila tidak segera dicairkan, dan telah masuk pada batas akhir pencairan tahun anggaran, dan belum dicairkan, dana bantuan tersebut akan kembali ke rekening negara," jelas M Zain. 


M. Zain juga menambahkan, untuk pengajuan nama penerima BSU telah dilakukan oleh Kemenag berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Kantor Kemenag kabupaten/kota di wilayah masing-masing. 


Jika ada guru yang sudah memperoleh notifikasi tetapi masih belum ditetapkan sebagai penerima BSU, itu semata-mata hanya karena tidak lolos verifikasi serta validasi. 


Dan salah satu yang menjadi indikator validasi ialah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicantumkan oleh calon penerima.


“Ada yang NIK-nya tidak valid, sehingga tidak bisa kami teruskan prosesnya. Di lain hal, ada juga yang tertolak sebab alasan lain misalnya dia sudah menerima bantuan lain atau sudah memiliki gaji di atas Rp5 juta,” jelas Zain. 

Baca Juga: Mendikbud: 3 Dosa Ini Harus Dihapus Dari Dunia Pendidikan

Dijelaskannya, untuk kisaran besaran angka BSU yang diterima adalah Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan,yakni dari Oktober sampai Desember, dan nantinya akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp1,8 juta. 


Terdapat juga kewajiban membayar Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) sebesar 5% bagi para guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6% bagi guru yang belum memiliki NPWP.  




Sumber Referensi

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel